Ketua DPR: Jadwal Pemilu 2024 Sudah Disepakati

0
579
Ketua DPR: Jadwal Pemilu 2024 Sudah Disepakati
Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Bagikan Berita Ini

“Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu bersepakat menggelar pemilu pada 2024”.

TEROPONGMETRO – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, posisi DPR dalam wacana penundaan pemilihan umum 2024, yakni mematuhi mekanisme yang sudah dilakukan. Dalam mekanisme itu, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah sepakat untuk menggelar pemungutan suara pada 2024.

“Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Puan saat berkunjung ke Kantor PBNU di Jakarta, Selasa (15/3).

Puan memang tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan pemilu. Namun, ia memberikan penjelasan yang sama soal jadwal Pemilu 2024 pada dua kesempatan berbeda, yakni pidato dan konferensi pers di DPR.

Dalam pidatonya, Puan mengatakan, kesepakatan DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menjadi kebijakan negara. Puan meminta alat kelengkapan dewan (AKD) mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai tahun ini.

“Tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat,” ujar Puan diikuti tepuk tangan anggota yang hadir.

Dalam konferensi persnya, Puan merespons klaim Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait big data 110 juta aspirasi masyarakat di media sosial yang menginginkan penundaan pemilu. “Di PDIP Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan,” kata dia.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai, saat ini ada pihak yang berupaya mencederai demokrasi dan konstitusi lewat wacana penundaan pemilu. Masinton mengingatkan Luhut bahwa penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden bukan ranah kemaritiman dan investasi.

“DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen dalam pemerintah. Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik,” ujar Masinton.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memilih tidak mengomentari klaim Luhut yang menyebut bahwa pendukung Partai Gerindra setuju terkait  penundaan pemilu. “Kita masih dalam komitmen kerangka hukum yang ada bahwa tahapan pelaksanaan pemilu sudah jelas kapan tahapannya berjalan dan kapan pelaksanaan pemilunya,” kata dia.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta elite-elite politik tak mengeklaim adanya big data yang mendukung penundaan pemilu. Menurutnya, rencana tersebut merupakan upaya segelintir pihak untuk melanggengkan kekuasaan.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan sikap PKB terkait penundaan pemilu belum berubah. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penundaan Pemilu 2024 bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Ia mengeklaim, usulan tersebut bukan merupakan kepentingan anggota DPR atau kelompok tertentu. “Tentu harus dalami karena apa? Karena basisnya untuk kepentingan rakyat bersama-sama, bukan kepentingan anggota DPR atau kelompok tertentu,” ujar dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) kembali menanggapi soal wacana penundaan pemilu 2024. Ia pun mempersilakan kepada lembaga yang berwenang untuk membahasnya. “Kita persilakan saja kepada yang berwenang untuk itu membahasnya, silakan,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (15/3).

Gus Yahya mengatakan, PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan setuju atau tidak terhadap wacana penundaan pemilu. Terkait hal ini, PBNU hanya mendengar dan menjembatani dialog jika diperlukan. “PBNU akan menerima apapun putusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang, dalam hal ini pemerintah, DPR, dan lain-lain,” ujarnya.

Sejumlah pihak menilai penundaan pemilu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Menanggapi itu, Gus Yahya menyebut bahwa pelanggaran bisa tidak terjadi jika dilakukan sesuai mekanisme.

“Kalau tiba-tiba sekarang dilakukan itu mungkin bisa dikatakan pelanggaran konstitusi. Tapi yang namanya konsensus politik itu bisa dioperasionalisasikan sejauh memang ada mekanisme yang membolehkan. Kalau nggak, ya nggak, kalau membolehkan, ya silakan saja,” tegasnya.(R)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini