Begini Caranya Pengajuan KUR BSI, Rp50 Juta Bisa Cair Tanpa Bunga untuk Modal Usaha UMKM

0
576
Begini Caranya Pengajuan KUR BSI, Rp50 Juta Bisa Cair Tanpa Bunga untuk Modal Usaha UMKM
Pengajuan modal usaha UMKM Rp50 juta tanpa sistem bunga di KUR BSI.
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Ikuti cara ini untuk bisa cairkan modal usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Rp50 juta di Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI.

Bank Syariah Indonesia (BSI) berikan UMKM akses pinjaman modal usaha tanpa bunga hingga Rp50 juta di KUR BSI.

Bank BSI tidak terapkan sistem bunga untuk program pembiayaan KUR BSI, untuk itu, calon nasabah bisa langsung ke kantor cabang BSI untuk daftar pengajuan.

Pengajuan pinjaman KUR BSI bisa juga dilakukan dengan cara daftar online di www.bankbsi.co.id atau melalui aplikasi BSI Mobile di smartphone anda.

Meski begitu untuk lebih jelas bagaimana skema KUR BSI tanpa sistem bunga atau anti riba, sebaiknya daftar langsung ke kantor cabang BSI terdekat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan yang merupakan gabungan dari sejumlah bank syariah milik negara di Indonesia.

Merupakan penggabungan dari beberapa lembaga keuangan syariah, bank BSI mulai resmi didirikan pada 1 Februari 2021 yang juga bertepatan dengan tanggal 19 Jumaidil Akhir 1142 H.

Bank BSI hadirkan program KUR BSI dengan limit Rp50 juta untuk KUR Mikro dan Rp10 juta untuk limit KUR Super Mikro.

KUR BSI bisa jadi solusi untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang membutuhkan modal tambahan untuk kembangkan usaha.

Terutama bagi masyarakat yang menilai bahwa riba adalah larangan atau menjauhi program riba, KUR BSI bisa jadi solusi.

Adapun syarat umum atau kriteria nasabah pengaju pinjaman anti riba KUR BSI adalah sebagai berikut.

– WNI (Warga Negara Indonesia)

– Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah

– Usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan

– Sektor usaha berada dalam bidang industri perdagangan, pengolahan, serta jasa

– Memiliki riwayat kredit yang baik dan lancar

Keunggulan KUR BSI selain berbasi syariah dan mengganti sistem bungan dengan skema lain, KUR BSI juga bebas biaya administrasi dan provisi, selain itu skema KUR juga disesuaikan dengan kebutuhan produktif nasabah.

Prosesnya mudah dan cepat, meski bisa dilakukan secara online, bank BSI himbau calon nasabah untuk ajukan KUR BSI secara langsung di kantor cabang terdekat.

Hal tersebut supaya calon nasabah bisa dapatkan informasi lebih rinci bagaimana sistem KUR BSI berjalan.

Adapun yang perlu dokumen yang perlu dipersiapkan untuk persyaratan pengajuan KUR BSI adalah sebagai berikut.

  1. Fotokopi KTP (suami dan istri, bagi yang sudah menikah)
  2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
  3. Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
  4. Pas foto suami istri ukuran 4×6 cm
  5. Fotokopi Surat Keterangan Usaha
  6. Fotokopi Buku Tabungan 3 Bulan terakhir
  7. Fotokopi Agunan atau Jaminan (BPKB/SHM)
  8. Fotokopi Bukti Sewa Tempat Usaha
  9. Fotokopi Pembayaran PBB 1 Tahun terakhir
  10. Fotokopi NPWP (Khusus pinjaman pembiayaan diatas Rp50 Juta)
  11. Catatan Usaha atau Faktur belanja barang

KUR BSI terapkan sistem syariah dan aman dari riba, tidak seperti di lembaga keuangan penyalur KUR lainnya, BSI terapkan sistem syariah dan anti riba.

Bank BSI tidak terapkan sistem bunga atau anti riba di KUR BSI, melainkan mengganti dengan terapkan nisbah atau presentase bagi hasil di awal dalam akadnya, sesuai persetujuan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendapat informasi lebih lengkap dan rinci terkait KUR BSI 2022, bank BSI sarankan calon nasabah untuk daftar secara langsung di kantor cabang terdekat.

Melansir Antara News Sabtu 12 Maret 2022, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah sudah meningkatkan plafon KUR menjadi hingga Rp373,17 triliun di tahun 2022 ini.

Hal tersebut juga termasuk untuk membantu berikan dukungan ekonomi umat, khusus untuk ekonomi di pondok pesantren melalui program KUR.

Dengan begitu, Indonesia juga bisa lebih cepat lakukan percepatan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.

Ban syariah di Indonesia dinilai masih relatif rendah untuk turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan mesti mendapatkan dorongan.

Seperti yang dikatakan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.

Eko berpendapat bahwa pemerintah harus membantu mendorong banyak produsen supaya berada masuk di ekosistem yang halal guna meningkatkan keterlibatan peran lembaga keuangan syariah.

“Setelah banyak produsen masuk dalam ekonomi halal, akan lebih mudah mendorong bank-bank menyediakan layanan pembiayaan syariah. Karena pada umumnya bank follow the trade begitu ekonomi halal meningkat dengan cepat mereka akan menyambut,” ujarnya.

Indonesia memiliki potensi menjadi negara yang beradidaya dalam sistem ekonomi syariah, dimana pasar ekonomi halal berpotensi menjadi incaran negara non-muslim, bukan hanya bagi negara muslim.

“Di tengah persaingan tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan peluang yang dimiliki secara tepat,” kata Eko.

Di Indonesia saat ini terdapat 12 lembaga keuangan syariah dan 20 UUS (Unit Usaha Syariah), enam antaranya mempunyai modal inti yang kurang dari nominal Rp2 triliun dan hanya satu lembaga keuangan yaitu bank BSI saja yang memiliki modal inti yaitu lebih dari Rp20 triliun.(Tm)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini