Frase Madrasah Dihilangkan di RUU Sisdiknas, Muhammadiyah Ancam Gugat ke MK

0
951
Selalu Gunakan Metode Hisab, Begini Alasan Muhammadiyah
Bendera Muhammadiyah.
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengkritik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi soal tak ada penyebutan kata ‘madrasah’ dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). PP Muhammadiyah mengingatkan jangan sampai UU Sisdiknas nantinya malah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman mengatakan tak disebutkannya kata ‘madrasah’ dalam draf revisi UU Sisdiknas menunjukkan 2 hal. Yang pertama, sebut Alpha, menunjukkan adanya krisis kompetensi di Kemendikbud Ristek.

“Tidak terdapatnya penyebutan madrasah di dalam naskah RUU Sisdiknas menunjukkan dua hal. Pertama, adanya krisis kompetensi di pihak Kemendikbudristek, dan yang kedua rendahnya sensitivitas kementerian ini terkait pendidikan agama yang merupakan unsur sangat penting dan tidak terpisahkan dalam pendidikan nasional,” kata Alpha kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

Muhammadiyah menyayangkan tak disebutkannya kata ‘madrasah’ dalam draf revisi UU Sisdiknas. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah madrasah di Indonesia mencapai 50 ribu.

“Menurut data pokok pendidikan (Mei 2021), terdapat 276.076 satuan pendidikan sekolah atau madrasah yang terdiri dari 222.147 (80.47 %) sekolah dan 53.929 (19.53 %) madrasah,” sebut Aplha.

Alpha menuturkan keberadaan pendidikan madrasah sebetulnya sudah cukup kuat dalam UU Sisdiknas. Di mana, sebut dia, madrasah diklasifikasikan sebagai pendidikan formal. Alpha juga menjelaskan bunyi sejumlah pasal dalam UU Sisdiknas.

“Misalnya Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Atfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 28 ayat 3). Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 ayat 2). Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan bentuk lain yang sederajat (pasal 18 ayat 3),” papar Alpha.

Lebih jauh Alpha mengatakan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dia melihat pendidikan nasional yang integratif mulai terwujud sejak diberlakukan UU 20/2003 tentang Sisdiknas.

“Dengan tidak disebutkannya madrasah di RUU Sisdiknas, maka ini bertentangan dengan amanah UUD 1945 untuk menuju satu sistem pendidikan nasional. Madrasah tidak bisa diatur dalam peraturan turunan, harus diatur dengan eksplisit dalam UU dalam satu tarikan napas dengan sekolah,” tegas Alpha.

PP Muhammadiyah pun mengajukan 2 permintaan kepada DPR sekaligus Kemendikbud Ristek. Untuk DPR, PP Muhammadiyah meminta agar revisi UU Sisdiknas tak dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2022.

“Karena itu Majelis Didkasmen PP Muhammadiyah mendesak agar DPR RI tidak memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas Prioritas 2022,” sebut Alpha.

“Dan meminta Kemendikbud Ristek membentuk Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, yang akan mendesain sejak awal Peta Jalan, Naskah Akademik dan RUU Sisdknas. Setelah disepakati bersama baru Kemendikbudristek mengajukannya ke DPR,” sambung dia.

Khusus untuk Kemendikbud Ristek, PP Muhammadiyah menegaskan Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas harus melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan. Alpha menyebut pelibatan para pemangku kepentingan pendidikan penting dilakukan untuk meminimalisir potensi gugatan uji materi atau judicial review terhadap UU Sisdiknas setelah disahkan.

“Jangan sampai nanti malah UU ini berujung di Mahkamah Konstitusi karena ada pihak-pihak yang tidak terlibat dan kepentingannya tidak terakomodasi. Pendidikan hal penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Terkait tak ada penyebutan frasa ‘madrasah’ dalam draf revisi UU Sisdiknas sudah dijelaskan oleh Mendibud Ristek Nadiem Makarim. Nadiem menegaskan tidak pernah ada niat menghapus ‘madrasah’ dari Sisdiknas.

“Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami,” kata Nadiem melalui video yang diunggah di Instagram resminya, Rabu (30/3).

Nadiem memastikan madrasah tetap masuk Sisdiknas dan diatur melalui batang tubuh revisi UU Sisdiknas. Dia mengatakan penamaan spesifik jenis sekolah akan dipaparkan di bagian penjelasan agar tidak terikat di tingkat UU sehingga lebih fleksibel.

“Sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. Namun penamaan secara spesifik seperti SDN, MI, SMP dan MTs atau SMA, SMK dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan,” ucapnya.(d1)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini