Mantan Sekda Buleleng Dewa Puspaka Dituntut 10 Tahun Penjara

0
423
Mantan Sekda Buleleng Dewa Puspaka Dituntut 10 Tahun Penjara
Mantan Sekda Buleleng Dewa Puspaka Dituntut 10 Tahun Penjara.
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agus Eko Purnomo, SH, M.Hum, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat (8/4/2022).

Menurut JPU, Dewa Puspaka telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Karena itu, JPU menuntut agar hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dewa Puspaka selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. JPU juga menuntut terdakwa Dewa Puspaka agar dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Dalam proses pembuktian, JPU mengajukan keterangan dari 38 orang saksi, keterangan dua orang ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari pembuktian tersebut, penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Dewa Ketut Puspaka, pada tahun 2014 hingga tahun 2019 telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Sekda Kabupaten Buleleng dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam kaitannya dengan proses perijinan pembangunan Terminal Penerima dan Distibusi LNG, penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dan perijinan dalam rencana pembangunan bandara internasional di Kabupaten Buleleng.

Selain melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, menurut JPU, terhadap terdakwa Dewa Ketut Puspaka, juga diajukan tuntutan didasarkan perbuatan terdakwa yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

“Jumlah uang yang diterima terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dalam proses perijinan pembangunan Terminal Penerima dan Distibusi LNG, penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dan perijinan dalam rencana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng sesuai fakta di persidangan yaitu Rp 16.943.130.501 (enam belas milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta serratus tiga puluh ribu lima ratus satu rupiah),” papar JPU Agus Eko Purnomo.

Terdakwa Dewa Puspaka juga menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menempatkan proceeds of crime (use of nominee), merekayasa dokumen maupun transaksi dan /atau memberikan informasi yang tidak benar untuk menerima proceeds of crime (fake information), mengggunakan proceeds of crime untuk membayar hutang (ponzy scheme) dan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

“Atas dasar perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang inilah, penuntut umum menuntut terdakwa 10 (sepuluh) tahun penjara,” ujar Eko Purnomo.

Hal yang memberatkan yang disampaikan penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa Dewa Ketut Puspaka, yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang seharusnya sebagai teladan. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan tidak menunjukkan rasa penyesalan, dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.(Tm)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini