Anggaran Pemilu 2024 Jauh di Bawah Rp 76 Triliun

0
378
Anggaran Pemilu 2024 Jauh di Bawah Rp 76 Triliun
Diskusi daring bertajuk "Persiapan Pemilu: Penyelenggara Baru, Masalah Lama", Selasa (19/4).
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Anggaran Pemilu 2024 yang kemungkinan disetujui diperkirakan jauh di bawah usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Arief Budiman, yang baru saja purnatugas pada pekan kemarin, enggan menyebut angka kisaran pastinya.

“Sudah dilakukan pembicaraan dengan staf teknis lah, masif staf teknis, dilakukan diskusi termasuk dengan Kementerian Keuangan. Secara internal kami juga sudah melakukan pembahasan lagi, tapi memang belum dipublikasikan dan angkanya di bawah Rp 76 triliun,” ujar Arief, dalam diskusi daring bertajuk “Persiapan Pemilu: Penyelenggara Baru, Masalah Lama”, Selasa (19/4).

Namun, Arief belum buka suara mengenai besaran persisnya. “Saya tentu saja tidak berani mempublikasikan angka itu karena nanti biar teman-teman KPU yang baru. Tapi angkanya sudah jauh di bawah Rp 76 triliun,” ujar Arief.

Begitu juga dengan anggaran Pilkada Serentak 2024 yang usulannya mencapai Rp 26,2 triliun untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Menurut dia, berdasarkan monitoring dan supervisi kepada KPU daerah, total angka yang disetujui akan jauh lebih kecil dari Rp 26,2 triliun.

“Cuma ini perlu dilakukan monitoring dan supervisi lagi. Karena saya kemarin baru sempat melakukan monitoring di dua provinsi beserta beberapa kabupaten-kotanya,” kata dia.

Dia mendorong anggota KPU periode 2022-2027 segera melakukan pembaruan data kebutuhan anggaran, baik untuk pemilu maupun pilkada. Sampai saat ini, pemerintah dan DPR belum menyetujui usulan anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Rabu (13/4) lalu juga gagal membahas anggaran pemilu. Pada awalnya, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 86 triliun. Namun, pemerintah meminta KPU melakukan efisiensi dan akhirnya dipangkas menjadi Rp 76,6 triliun.

Dalam rapat pada Rabu (13/4), pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali meminta KPU melakukan efisiensi. Alasannya, kata Tito, pemerintah masih harus menghadapi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan juga banyak proyek strategis nasional lainnya, seperti pemekaran Papua.

Tantangan pemilu

Pemilu 202 diperkirakan berjalan penuh tantangan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, tantangan pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya dari sisi elektoral saja. Salah satu tantangan itu di antaranya terjadi polarisasi di masyarakat akibat masifnya kabar bohong atau hoaks, fitnah, dan disinformasi saat pemilu.

“Kalau disinformasi ini tidak ditanggulangi, tidak dipersiapkan, ya khawatirnya nanti justru orang tidak bisa percaya dengan kerja-kerja keras teman-teman penyelenggara pemilu,” ujar Khoirunnisa, Selasa (19/4).

Dia mengatakan, pengacauan informasi menjadi satu di antara tiga bentuk gangguan terhadap hak memilih. Dua bentuk lainnya yaitu diskriminasi dalam regulasi serta intimidasi atau pengusikan.

Dia mencontohkan, pada pemilu sebelumnya terdapat informasi yang menyatakan warga dapat memilih hanya dengan berbekal KTP elektronik. Informasi itu menyebutkan, meskipun seseorang tidak berada pada tempat tinggalnya sesuai KTP saat hari pemungutan suara, warga dapat mencoblos hanya dengan membawa KTP elektronik.

Padahal, ketentuannya tidak semudah itu. Jika memang seseorang pada hari pemungutan suara tidak berada di tempat tinggalnya yang sesuai KTP karena alasan tertentu, warga harus mengurus surat pindah memilih sebelumnya.

“Hal-hal ini yang mungkin berpotensi terjadi di Pemilu 2024 nanti. Karena, dengan adanya berita bohong, fitnah, disinformasi, itu ya dampak yang kita rasakan polarisasi,” kata Khoirunnisa.(R)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini