FKPB Kembali Demo ke DPRD Bali, Tuntut SMAN Bali Mandara Tak “Diregulerkan”

0
468
FKPB Kembali Demo ke DPRD Bali, Tuntut SMAN Bali Mandara Tak “Diregulerkan”
Forum Komunikasi Pendidikan Bali (FKPB) dan alumni SMAN Bali Mandara kembali menggelar demo di DPRD Bali, Senin (20/6/2022).
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Forum Komunikasi Pendidikan Bali (FKPB) dan alumni SMAN Bali Mandara kembali menggelar demo di DPRD Bali, Senin (20/6/2022). Kedatangan mereka berbarengan dengan rapat paripurna DPRD Bali dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Mereka tetap menuntut agar agar status SMA dan SMK Bali Mandara tidak disamakan dengan sekolah regular.

Kedatangan FKPB dan alumni SMAN Bali Mandara tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi IV DPRD Bali, Gusti Putu Budiarta, serta sejumlah anggota DPRD Bali lainnya.

Dalam aksinya yang dikoordinatori Dr. Gede Suardana ini membentangkan sejumlah spanduk yang antara lain berbunyi “Selamatkan Harapan untuk Masa Depan Rakyat Miskin Bali, Save SMAN SMKN Bali Mandara”.

FKPB menyatakan, kebijakan Pemprov Bali yang merubah SMAN dan SMKN Bali Mandara menjadi sama dengan sekolah lainnya berdasarkan hasil kajian yang salah. Menurut Gede Suardana, hasil kajian dari Kelompok Ahli Pemprov Bali, Prof. Dr. Damriyasa, merupakan kajian yang dipakai tahun 2018.

Ia juga mengatakan, biaya pendidikan dengan sistem seperti diterapkan di SMAN/SMKN Bali Mandara tidak lebih dari Rp 2 sampai Rp 4 miliar maksimal dalam setahun. Menurutnya, pembiayaan pendidikan di SMAN/SMKN Bali Mandara tidaklah 20 kalilipat yang direncanakan untuk 18 ribu siswa miskin.

Biaya pendidikan untuk berasrama bagi siswa miskin di SMAN/SMKN Bali Mandara per siswa senilai Rp 825 ribu per bulan. “Kami ingin menyampaikan agar ini dibahas lebih dalam lagi agar tidak ada kajian yang keliru,” pintanya.

Gede Suardana juga mendesak agar Selasa (21/6/2022) besok DPRD Bali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemprov Bali karena kesokan harinya sudah mulai penerimaan pendaftaran peserta didik baru untuk sekolah regular. Dalam RDP dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi dan tidak berdasarkan kajian yang salah, katanya.

Ia juga menyinggung soal prestasi siswa SMAN Bali Mandara. Menurutnya, 96 persen siswa di sekolah Bali Mandara merupakan siswa berprestasi. Kata dia, tidak benar prestasi siswa di SMA Bali Mandara dibawah sekolah regular. “Kalau hasil kajian yang salah dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan kalau benar dilakukan pada saat penerimaan siswa tahun ini disamakan dengan sekolah reguler, habislah sudah,” katanya pasrah.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, menyampaikan, DPRD Bali telah mengenal baik sekolah SMA Bali Mandara. Menurutnya, sekolah Bali Mandara didirikan dalam rangka menampung warga masyarakat miskin.

Dikatakan, sekolah ini sudah berjalan dengan penuh liku-liku dengan keberhasilannya di bidang akademisnya. Di tengah pandemi Covid-19 selama dua tahun ini, Pemerintah Provinsi Bali mendapat kendala anggaran. Pemerintah kemudian melakukan kajian yang melahirkan kebijakan menyamakan SMAN/SMKN Bali Mandara seperti sekolah regular untuk mewujudkan pemerataan pendidikan.

Namun, Sugawa Korry berjanji aspirasi yang disampaikan FKPB ini akan dijadikan bahan untuk melakukan kajian dengan Gubernur Wayan Koster.

Sugawa Korry mengatakan, kajian provinsi yang dibacanya bahwa penduduk miskin yang memerlukan bantuan kepada masyartakat miskin jumlahnya masih banyak. Sedangkan SMA dan SMK Bali Mandara daya tampungnya terbatas. Sehingga tidak semua siswa miskin ini bisa tertampung. Oleh karena itu, dibuat kajian yang berasaskan keadilan, yaitu memberikan sama rata. “Tetapi, yang dirugikan adalah saudara-saudara yang ingin berkesempatan sekolah di sana. Yang sangat-sangat miskin,” ujarnya.

Menurut Sugawa Korry mengatakan, di Bali dikenal harmonisasi. Artinya, segala kebijakan didiskusikan sebaik-baiknya, dengan tidak memaksanakan kehendak. “Program Gubernur tidak harus diterapkan semuanya. Demikian adik-adik juga tidak semua keinginannya harus terpenuhi,” katanya.

Sugawa Korry meminta untuk diberi kesempatan melakukan kajian. Ia berharap hasil kajiannya ada jalan tengah dan terjadi harmonisasi. “Saudara saudara bersabar dan segala sesuatunya, kita hargai Gubernur juga memiliki kebijakan-kebijakan sesuai dengan kewenangannya di bidang pendidikan. Mohon bersabar, masih ada waktu untuk berdiskusi,” pintanya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali, Gusti Putu Budiarta, menyampaikan hal yang sama. Politisi PDIP asal Denpasar ini menyampaikan bahwa pihaknya telah berkali-kali telah berkunjung ke SMA Bali Mandara. Ia menilai, sistem pendidikan di sana sangat bagus. Ada sistem asramanya dan banyak masyarakat siswa miskin yang bisa ditampung.

Sementara, kata dia, saat ini siswa miskin di Bali jumlahnya sangat banyak. Sementara daya tampung sekolah Bali Bandara hanya 870 siswa. Padahal di Bali ada hampir 180 ribu siswa miskin dan sangat miskin.

Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah provinsi ingin memberikan pemerataan bagi siswa miskin. Menurutnya, kalau ada siswa miskin yang tidak bisa makan akan diupayakan pemberian bantuan lauk pauk. Kalau tidak bisa beli baju seragam akan dibelikan seragam melalui Dinas Sosial, sehingga ada kesimbangan dan pemerataan untuk siswa miskin.

“Pemerintah tidak ada maksud menghapus sekolah Bali Mandara. Ini murni kebijakan dalam memberikan pemerataan bagi siswa miskin dan sangat miskin. Saya berharap semua semangat dan bersatu mengentaskan kemiskin dan menjadikan siswa miskin kedepan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.(Tm)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini