Gubernur Koster Ubah Kerjasama Pengelolaan Aset Pemprov di Kawasan ITDC Nusa Dua

0
339
Gubernur Koster Ubah Kerjasama Pengelolaan Aset Pemprov di Kawasan ITDC Nusa Dua
Gubernur Bali, Wayan Koster, berkeluh-kesah soal aset Pemprov Bali di Kawasan ITDC Nusa Dua saat rapat paripurna DPRD Bali, Senin (26/9/2022).
Bagikan Berita Ini

TEROPONGMETRO – Gubernur Bali, Wayan Koster, berkeluh-kesah soal aset Pemprov Bali di Kawasan ITDC Nusa Dua saat rapat paripurna DPRD Bali, Senin (26/9/2022). Kesalnya Gubernur karena nilai sewa aset Pemprov di kawasan pariwisata elit itu sangat murah dan pembayarannya molor.

Rapat paripurna DPRD Bali itu membahas Ranperda APBD Bali 2023. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi WIryatama.

Karena itu, Gubernur Koster meminta meninjau kembali kerjasama pengelolaan aset Pemprov Bali seluas 39,8 hektar di kawasan ITDC Nusa Dua itu. Selain kesal karena sewanya murah, Gubernur juga marah pembayaran sewanya juga ngaret. Sewa tahun 2017 baru dibayar tahun 2021 dan aset seluas itu nilai sewanya per tahun hanya Rp 7 miliar. Parahnya, lagi aset Pemprov Bali di kawasan ITDC itu dijadikan jaminan bank, dengan kredit yang didapat sebesar Rp 2,5 triliun.

Dikatakan Koster, nilai sewa aset seluas itu secara ekonomi sangat tidak masuk akal. Nilai sewa awalnya Rp 6 miliar per tahun. Kemudian di tahun 2017 dilakukan perubahan, nilai sewanya dihitung Rp 7 miliar. “Hitung-hitungan secara ekonomi tidak masuk akal dan saya langsung minta dilakukan perubahan MoU dengan pihak ketiga dan sudah ada kesepakatan,” ujar Gubernur.

Ia mengungkapkan perjalanan sewa aset Pemprov Bali di kawasan wisata ITDC Nusa Dua. Bayangkan, sewa untuk tahun 2017, baru bayar th 2021. “Baru ketahuan dan saya langsung panggil pihak ITDC dan saya kecewa betul dengan isi perjanjian,” tandasnya.

Menurut Gubernur, aset Pemprov di Kawasan BTDC terbagi dalam tiga zona, yakni Zona A ditempati oleh ITDC dengan nilai sewa 11 U$ per meter per segi. Pada Zona B merupakan aset provinsi dengan 15 hektar, hanya disewa seharga 7 U$ dollar per meter persegi. Kemudian pada Zona C yang juga aset Provinsi seluas 25 hektar, sebagian nilai sewanya ada dihargai hanya 0,2 U$ dolar per meter persegi.

Gubernur Koster menilai, perjanjian zaman dahulu tidak update. Aset punya ITDC nilai sewanya 11 U$ dolar dan milik Pemprov hanya dihargai 7 U$ dollar. Kata dia, harga sewa lahan milik Pemprov Bali sangat jauh sekali dan itu tidak adil dalam sewa lahan.

“Punyaknya ITDC disewa 11 U$ dollar per meter persegi, punya Pemprov Bali 7 U$ dollar, di zona C 0,2 U$ dollar per meter persegi. Harganya jauh banget dan ini nggak benar. Bahkan ITDC disewa menurut luas yang ada, tanah Pemprov Bali disewa lahan yang dibangun dan tidak ada bangunan tidak dihitung nilainya. Nggak benar ini sehingga menjadi murah. Ini betul-betul mengecewakan. Ini tidak benar dan betul-betul mengecewakan,” ujar Gubernur Koster.

Melihat harga sewa yang tidak adil itu, tidak peduli siapa yang berdiri dibaliknya dan tidak peduli siapa yang mem-backingi, Gubernur Koster langsung memberikan peringatan secara berturut-turut tiga kali. Ia memanggil pihak ITDC dan pihak ketiga yang diajak bekerjasama. Dalam kesepakatan baru di tahun 2022 dibayar sebesar Rp 43 miliar dan dananya masuk ke khas daerah.

Sementara dalam perjanjian kedepan, Gubernur Koster kembali melakukan proses negosiasi dan tidak mau ada zona, melainkan sesuai dengan appraisal dan tidak disewa murah. “Sekarang sudah ada kesepakatan yang kerjasama di sana, sewa per tahun Rp 51 miliar. Jadi dari Rp7 miliar, nilai sewanya menjadi Rp 51 miliar. Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Bali,” tandas Gubernur.(Tm)


Bagikan Berita Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini