TEROPONGMETRO – Kinerja Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi nampaknya harus dievaluasi. Dinilai tak mampu mengelola manajemen.
Hal ini menyusul adanya penarikan dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Penarikan dana Muhammadiyah dari BSI adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Efeknya berakibat guncangan ekonomi dan distrust,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada awak media, seperti dikutip Minggu (23/6/23).
Lanjut Hari, bila dirasa perlu, Kementerian BUMN mengganti posisi Hery dengan profesional yang lebih mumpuni.
“Pencopotan Dirut BSI merupakan langkah perbaikan dan penyelamatan BSI agar citranya tidak turun,” kata Hari.
Jangan sampai, lanjut Hari bila penarikan dana benar akan berdampak negatif pada citra BSI, dan tidak menutup kemungkinan bank-bank Syariah lainnya juga ikut terdampak.
“Jika BSI citranya rusak karena kinerja akan berefek kemana-mana terutama ke bank-bank yang menggunakan ‘Syariah’ di belakangnya. Sehingga jangan disalahkan publik jika distrust terhadap bank syariah diawali dengan keberadaan BSI di era pemerintahan Jokowi,” kata Hari.
“Langkah penyelamatan dengan mencopot dan memberhentikan Dirut BSI merupakan langkah strategis,” tegas Hari.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menuturkan, kasus penarikan dana besar Muhammadiyah dari BSI perlu dipelajari secara komprehensif.
“Harus dipelajari, sebenarnya apa yg mengakibatkan citra BSI menurun, apalagi terkait penarikan dana Muhammadiyah,” kata Herman Khaeron, di Jakarta, Minggu (23/6).
Legislator Fraksi Demokrat itu juga berpendapat, Hery Gunardi perlu menyampaikan secara transparan ihwal penarikan dana besar-besaran oleh Muhammadiyah itu.
“Jika ada proses pembicaraan yang baik, semestinya hal itu terjadi. Jadi,konteksnya Dirut harus menjelaskan ke publik secara terang benderang,” katanya.
Dia juga menegaskan, bila Hery tidak mampu menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi, maka dia patut dievaluasi.
Seperti diketahui, pada Kamis (30/5) lalu, Muhammadiyah resmi menarik dana persyarikatan yang disimpan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan total mencapai Rp 15 triliun.
Keputusan Muhammadiyah ini tertuang dalam memo Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 yang telah ditandatangani oleh Ketua Muhammadiyah yaitu Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah yaitu Muhammad Sayuti.(ra)
