Konflik Hanura Berlanjut Saling Pecat, Wiranto Berharap Cepat Selesai

1914
806
Wiranto Bersama Dengan Ketum Hanura Osman Sapta Odang Yang Didampingi Wakil Ketum Gede Pasek Suardika
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Teropongmetro.com, Klaten – Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto meminta pengurus partai tersebut menyelesaikan persoalan internal dengan berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Di partai sudah ada payung hukumnya, AD/ART. Jadi, kalau ada yang merasa tidak puas atau sesuatu yang dianggap kurang tepat, diselesaikan internal partai dengan syarat memenuhi AD/ART itu,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (15/1).

Lanjutnya, perselisihan yang terjadi di dalam partai merupakan hal yang sangat biasa, sehingga tidak perlu dibesarkan.

“Saya percaya Partai Hanura dari awal dirancang dengan memenuhi hasrat politiknya melalui mekanisme AD/ART, Jadi tidak usah diributkan, karena ini akan diselesaikan dengan baik ” kata Wiranto.

“Pak Oesman Sapta Odang pun terpilih sebagai Ketua Umum Hanura berdasarkan AD/ART, sehingga kinerja beliau pun harus sesuai dengan AD/ART,” tambah mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya, beberapa pengurus, yang dipimpin Sekjen DPP Hanura Syarifuddin Suding, mengajukan mosi tak percaya terhadap Ketua umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO, yang diduga berhubungan dengan masalah uang mahar. Persoalan tersebut juga berujung pada pemecatan OSO dari Ketua Umum DPP Partai Hanura oleh Syarifuddin Suding.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum I Gede Pasek Suardika menyampaikan rapat yang mengagendakan pemecatan OSO adalah ilegal.  Loyalis OSO ini juga menegaskan jika Syarifuddin Suding sudah diberhentikan sebagai Sekjen partai yang didirikan Wiranto itu.

“Iya benar, ketua umum sudah mengambil keputusan untuk memberhentikan Sekjen Pak Suding, dan mengangkat bapak Herry L Siregar, sebagai Sekjen baru,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura I Gede Pasek Suardika, saat dikonfirmasi, Senin.

Sehingga pemecatan OSO sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura yang dilakukan kubu Sarifuddin Suding dinilai tidak sah dan ilegal. Sebab, OSO dalam keputusan Munaslub memimpin hingga periode 2015-2020. Gede Pasek juga mengharapkan agar seluruh kader menjalankan mandat hasil Rapimnas di Bali beberapa waktu lalu. “Ini dilakukan agar dapat meraih kemenangan Pemilu 2019 mendatang,” pungkasnya. (lia)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Comments are closed.