Surat Edaran Kemendagri Bisa Jebloskan Kepala Daerah ke Penjara
Pakar Ilmu Pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid.
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA (teropongmetro) – Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para Bupati/Walikota terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mendapat kritikan keras dari Pakar Ilmu Pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid.

Menurut Ryaas, surat edaran Mendagri tertanggal 30 Mei 2018 tersebut bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Kata dia, banyak kepala daerah bisa masuk penjara karena terjerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ryaas yang juga dikenal sebagai pakar Otonomi Daerah itu menyebutkan, bahwa yang membuat keputusan ini mengancam kepala daerah adalah di dalam APBD 2018 tidak ada klausul anggaran yang dimasukkan untuk membayar THR dan gaji ke-13.

Dijelaskan dia, poin yang bisa menjerat kepala daerah ke penjara adalah poin 6 dan 7 dalam surat edaran Mendagri tersebut.

“Surat Kemendagri itu bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK. Butir 6 dan 7 surat edaran itu bertentangan dengan prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalahgunaan wewenang,” kata Ryass kepada wartawan, Senin (4/5/2018).

Seperti diketahui, dalam surat yang bernomor 903/3387/SJ dan ditujukan kepada Bupati dan walikota di seluruh Indonesia itu ditegaskan soal pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Poin keenam dari surat edaran yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo itu menyebutkan bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji ke-13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji-13 dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Lalu poin ketujuh, penyediaan anggaran THR dan gaji 13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD dimaksud.

Ditambahkan Ryaas, pemerintah pusat tidak boleh asal mengintervensi apalagi mendiktekan keinginan mengubah alokasi APBD.

Menurutnya, kepala daerah juga tidak boleh seenaknya mengubah alokasi APBD tanpa persetujuan DPRD.

Setiap perubahan APBD, menurut dia, harus melalui persetujuan DPRD.

Bahkan untuk kasus THR ini secara etika harus ada musyawarah dan kesepakatan dulu antara pemerintah pusat dan daerah untuk alokasi atau realokasi.

“Jadi, gak bisa main surat edaran saja. Pemerinthan itu ada etika dan peraturan,” ucap Ryaas.(Ra)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here