Sah, KPU dan Bawaslu Izinkan Aksi #2019GantiPresiden

0
2451
Sah, KPU dan Bawaslu Izinkan Aksi #2019GantiPresiden
Ilustrasi
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Polemik gerakan #2019GantiPresiden terus bergulir panas. Kubu yang pro dan kontra terhadap gerakan tersebut bahkan terlibat saling hujat di media sosial, hingga berujung aksi penolakan dan persekusi di sejumlah daerah.

Sejak sepekan terakhir, sejumlah aktivis gerakan #2019GantiPresiden mengalami penolakan di berbagai daerah. Diantaranya Ahmad Dhani yang ditolak di Surabaya, Neno Warisman dihadang di Pekanbaru, dan Ratna Sarumpaet ditolak di Bangka Belitung.

Baca Juga: Sekjend PKB Tantang Sandiaga Uno Debat Soal Ekonomi

Lalu bagaimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyikapi fenomena tersebut?

Menurut Bawaslu, gerakan #2019GantiPresiden bukan sebagai pelanggaran.

“Tidak melanggar aturan,” ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat dihubungi, Rabu, (28/08/2018).

Bagja beralasan, hingga saat ini belum ada pasangan capres-cawapres yang secara resmi ditetapkan KPU. Sehingga menurut Bagja, gerakan #2019GantiPresiden atau semacamnya bukan termasuk melanggar aturan.

Bagja mengaku, pihaknya belum dapat melakukan tindakan apa pun lantaran secara waktu, memang saat ini belum memasuki masa kampanye.

KPU juga menilai gerakan #2019GantiPresiden bukan sebagai pelanggaran ataupun kampanye. KPU berdalih, definisi kampanye harus ada pemaparan visi-misi paslon tertentu.

Baca Juga: Soal Aksi #2019GantiPresiden, Akbar Tandjung: Tak Ada Alasan Aparat untuk Bubarkan

“Kembali ke peraturan perundang-undangan, yang disebut kampanye itu apa, kegiatan peserta pemilu untuk mengingatkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan citra diri lainnya. Kalau soal tagar kan nggak ada hubungannya sama visi dan misi,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa, (28/08/2018).

Selain itu, Bawaslu dan KPU sama-sama memandang gerakan #2019GantiPresiden sebagai bagian dari hak menyuarakan pendapat warga negara.

Meski begitu, kedua pihak sepakat agar siapa pun yang menyalurkan hak tersebut harus mematuhi tata aturan yang berlaku, termasuk apabila diperlukan izin dari aparat kepolisian.

“Semua kegiatan harus sesuai dengan UU dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” tutur Bagja.

Baca Juga: Bahas Tim Pemenangan, Prabowo Telah Bertemu Gatot Nurmantyo

“Kalau ada keramaian-keramaian penyampaian pendapat di publik itu menjadi kewenangan polisi apakah itu menimbulkan kericuhan atau tidak. Jadi silahkan persoalan ketertiban umum yang menjadi kewenangan polisi,” sebut Pramono.

Pramono berpesan kepada kedua kubu, baik pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi, agar menyampaikan dukungan secara santun tanpa melakukan provokasi.

“KPU berharap masing-masing pendukung pasangan calon untuk menahan diri mulai mensosialisasikan pasangan yang didukungnya dengan cara yang mengundang simpati bnyak orang, tidak perlu memprovokasi, dengan menggunakan isu-isu,” tandas Pramono.(ra)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here