PSU di Denpasar, Pegiat Pemilu: Rekomendasi Bawaslu Korbankan Banyak Pihak
Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di Tempat Pemilihan Umum (TPS) 05 Dauh Puri di Denpasar, Bali, Kamis (25/4).
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DENPASAR (TEROPONGMETRO) – Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di Tempat Pemilihan Umum (TPS) 05 Dauh Puri di Denpasar, Bali, Kamis (25/4).

Sejak pagi, terlihat beberapa warga mendatangi TPS 05 Dauh Purih, untuk menyalurkan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, tidak seramai pada waktu Pemilihan pada 17 April 2019 lalu.

Ketua KPU Kota Denpasar Wayan Arsa Jaya menjelaskan, PSU ini dilakukan karena ditemukan seorang warga yang tidak sesuai dengan alamat di KTP dan tidak membawa formulir pindah memilih atau A5.

BACA JUGA: Pemilu 2019 Rumit, Ketua DPR Setuju Pilpres-Pileg Kembali Dipisah

“Jadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh satu orang pemilih yang lolos dalam hal ini hanya menggunakan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden,” kata Arsa Jaya.

“Kemudian untuk DPT untuk PSU TPS 05 Dauh Purih ini berjumlah 210 orang kemudian ada 8 orang yang terdaftar dalam pemilih pindah atau DPTB,” tambah Arsa Jaya.

Arsa Jaya juga menjelaskan, untuk proses PSU ini sama halnya dengan saat pemilihan pada 17 April 2019 lalu, yang berlangsung dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00 WITA.

“Kemudian dilanjutkan dengan proses penghitungan di TPS ini. Jadi jamnya sama, yang berbeda ada pergeseran waktu dengan mengundang ulang pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb,” ujarnya.

Sementara Koordinator Wilayah Forum Demokrasi dan Peduli Pemilu, Irfan Maulana mengatakan proses ini bermula dari adanya rekomendasi Pengawas TPS atau Bawaslu,  karena adanya temuan pemilih yang telah menggunakan KTP luar Denpasar, terdaftar di dalam daftar pemilih hanya tidak membawa form A5 KPU.

PSU ini seharusnya tidak perlu terjadi karena hanya kesalahan satu orang lantas mengorbankan banyak pihak, pemilih yang tidak sesuai dengan domisili tempat TPS yang membawa KTP elektonik dan terdaftar di DPT hanya tidak ada di DPTb atau tidak membawa form A5 KPU, yang diatur UU No. 7 tahun 2017 yang bersifat kumulatif dimana ketiga unsurnya harus terpenuhi.

BACA JUGA: Diduga Langgar Kode Etik, Anggota Bawaslu Karangasem Disidang DKPP

“Yang bersangkutan mestinya di usulkan untuk perbaikan administrasi saja dengan menerbitkan form A5, untuk melindungi warga yang sudah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April kemarin, karena pemilih di PSU pasti turun, jadi proses rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU kurang tepat,” jelasnya.

Sementara terkait hasil pemantauan, Irfan Maulana menyampaikan, proses PSU berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku, termasuk juga soal logistik juga sudah terpenuhi walaupun tingkat partisipasi masyarakat turun drastis dari tanggal 17 April kemarin.

“Alhamdulillah PSU ini berjalan dengan baik dan lancar dan juga dari pihak keamanan serta penyelenggara bekerjasama dengan baik dalam mengamankan proses pelaksanaan PSU, di Tempat Pemilihan Umum (TPS) 05 Dauh Puri di Denpasar,” katanya.


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here