Muhammadiyah Minta Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas Soal Muslim Uighur

0
270
Muhammadiyah Minta Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas Soal Muslim Uighur
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH. Prof. DR. Haedar Nashir.
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan mereka tak akan berhenti menyoroti berbagai tindak diskriminasi yang terjadi di berbagai negara, salah satunya terkait komunitas Muslim Uighur di Cina.

Bahkan untuk persoalan Muslim Uighur, Haedar mengatakan, organisasinya telah berupaya mengambil peran sebagai mediator. Tak hanya berhenti pada kritik dan kecaman atas tindak diskriminasi yang terjadi.

“Untuk persoalan Muslim Uighur kami coba terbuka pada duta besar Republik Rakyat Tiongkok agar mereka membuka akses masyarakat dunia bisa datang ke Xinjiang,” kata Haedar di Yogyakarta, Ahad, 21 Desember 2019.

BACA JUGA: Demokrat Balas Lagi Respon PDIP, “Mana Data Jiwasraya ‘Sakit’ Zaman SBY?”

Haedar mengakui ada sejumlah protokol yang menyulitkan pihak luar mengunjungi kawasan tinggal Muslim Uighur di Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR). Terutama soal relasi hubungan dan tata kebijakan internasional yang berlaku di Cina.

“Apalagi kalau ormas perannya kan tetap terbatas. Makanya kami geram sekali ada pihak yang menuding, karena kami diundang mengunjungi Uighur lalu seolah kami dibeli,” ujar Hardar.

Beberapa saat lalu sejumlah perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia diundang untuk melihat langsung kondisi komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.

Haedar mengatakan pada kasus muslim Uighur, Muhammadiyah tetap berprinsip negara harus bersikap adil. Dalam konteks bilateral maupun global. “Kami meminta Indonesia juga menyampaikan sikap yang tegas,” ujarnya.

BACA JUGA: Pengamat: Pandangan Terhadap Uighur Bisa Memicu Gerakan Terorisme Global

Haedar menyadari jika dalam hubungan antar negara ada relasi tertentu yang tidak mudah. Namun, ketika ada kasus diskriminasi, kata Haedar, di situlah saatnya Indonesia berpijak pada yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Terutama soal prinsip menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

PP Muhammadiyah juga mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM terhadap masyarakat Uighur, Rohingnya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.

“Mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang,” ungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam jumpa pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

BACA JUGA: Hari Ini, Erick Tohir Ganti Jajaran Direksi dan Komut PLN

PP Muhammadiyah juga mengimbau warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk konsisten menyikapi persoalan bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang.

“Dengan cerdas berpegang teguh pada khittah dan kepribadian Muhammadiyah, tidak terpengaruh berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.(tm/ra)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here