Desak Pansus OJK, Pengamat: Semua Kejahatan Ekonomi Bisa Dimulai Dan ‘Damai’ Di OJK

0
274
Desak Pansus OJK, Pengamat: Semua Kejahatan Ekonomi Bisa Dimulai Dan 'Damai' Di OJK
Ilustrasi.
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya yang berujung kerugian negara harus dilihat secara mendalam hingga ke akar permasalah.

Menurut pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, DPR diimbau tak terpaku dalam membuat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) Jiwasraya, melainkan juga kepada lembaga pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BACA JUGA: Adhie Massardi: Kalau Pakai Mobil Dinas, Kedatangan Yasonna Bukan Atas Nama Pribadi

“DPR perlu memikirkan pembentukan Pansus OJK, mengingat munculnya masalah asuransi yang gagal bayar, investasi bodong, dan berbagai kejahatan keuangan oleh BUMN dan perusahaan swasta ini karena lemahnya rugulasi, pengawasan, dan sanksi yang diterapkan OJK,” kata Salamuddin kepada awak media, Senin (20/1).

Tak hanya itu, DPR juga dinilai perlu memikirkan revisi UU OJK dan UU sektor keuangan dalam rangkan menghadapi tantangan yang lebih berat di masa mendatang.

BACA JUGA: Pengamat Sebut Tim Hukum PDIP Bertamu Ke Dewas KPK Tidak Etis

Sejauh ini, ia menilai ada kesan pembiaran yang dilakukan lembaga negara. Salah satunya dugaan pembiaran oleh OJK dan KSSK yang diketuai oleh menteri keuangan.

“Sebab tidak mungkin pihak-pihak ini tidak mengetahui aliran dana investasi, dana pensiun, dan dana asuransi seperti Jiwasraya, Bumiputera, Taspen, Jamsostek, ASABRI, Bank Mumamalat yang saat ini bermasalah,” tegasnya.

BACA JUGA: Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut, PDIP: Kalau Rakyat Mampu Beli, Why Not?

Ia menduga, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam masalah ini melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

“Termasuk mengapa Jiwasraya bisa memberlakukan bunga tinggi dalam produk investasi mereka. Atas izin siapa hal tersebut?” lanjutnya bertanya-tanya.

BACA JUGA: PHK Besar-besaran Jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Disahkan

“Dalam kelembagaan keuangan yang ada sekarang, semua kejahatan dapat dimulai dari OJK dan dapat juga diakhiri ‘damai’ di OJK. Dulu saya gugat UU OJK ke MK namun kalah. Seluruh masalah yang terjadi sudah kami perkirakan mengingat luasnya kekuasaan OJK,” tandasnya.(ra/tm)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here