Buntut Rekomendasi Provokatif, AWK Resmi Dilaporkan Ke Badan Kehormatan DPD RI
Tokoh desa Desa Adat Bugbug, Karangasem, I Nengah Yasa Adi Susanto, usai melaporkan senator dapil Bali Gusti Ngurah Arya Wedakarna ke BK DPD RI, Kamis, (13/2).
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DENPASAR (TEROPONGMETRO) – Polemik terhadap pelaporan kerama Desa Adat Bugbug, Karangasem terhadap oknum Ketua Badan Pengembang Pariwisata Desa Adat Bugbug (BP2DAB) ke Polda Bali oleh I Gede Ngurah dan telah dilimpahkan ke Polres Karangasem berbuntut panjang dengan kehadiran Senator Arya Wedakarna ke Desa Bugbug, Karangasem, Kamis (30/1/2020). Kini berlanjut pada pelaporan AWK ke Badan Kehormatan DPD RI, Kamis, (13/2) siang.

BACA JUGA: BIN Sebut Cepat Atau Lambat Harun Masiku Akan Segera Ditangkap

Pelapor adalah I Nengah Yasa Adi Susanto atau akrab di sapa Jro Ong, krama Banjar Adat Dharmalaksana, Desa Adat Bugbug, Karangasem yang diajak berseteru oleh AWK saat rapat dengar pendapat di Wantilan Desa Adat Bugbug. Jro Ong, menegaskan bahwa pihaknya melaporkan AWK ke BK DPD RI pada Kamis, (13/2/2020) agar kedepannya anggota DPD ini lebih berhati-hati, lebih sopan dan beretika dalam menyampaikan pandangan atau pendapat di muka umum dan bukan justru memprovokasi masyarakat.

Pria asal Jero Kaleran Desa Bugbug, Karangasem ini menilai bahwa tindakan AWK yang bermaksud menyelesaikan kasus internal dan mengintervensi kemandirian Desa Adat di Bali melampaui dari tugas seorang anggota DPD utamanya pelaksanaan lingkup tugas Komite I.

BACA JUGA: Zulhas Menang Telak, Siti Zuhro: Pengaruh Amien Rais Memudar dan Tak Dianggap Tokoh PAN Lagi

“Dasar hukum pelaporan tersebut adalah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib. Pada Paragraf 3 Pengaduan tentang Perilaku Anggota DPD khususnya Pasal 314 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang perilaku Anggota kepada Pimpinan DPD dan atau Badan Kehormatan”, tuturnya.

Adi Susanto yang juga Advokat pada kantor Hukum Widhi Sada Nugraha & Partners ini menyatakan bahwa ada beberapa dugaan pelanggaran terkait Tata Tertib dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh AWK saat pertemuan dengan para pihak yang berselisih paham dan dengan masyarakat Desa Adat Bugbug, Karangasem. Salah satu pernyataan yang dia sampaikan misalnya AWK adalah orang yang paling berani di Bali dan tidak pernah takut pada siapapun, bahkan dia menyatakan akan memaki Gubernur maupun Bupati bila salah, dan pernyataan itu sudah tersebar di youtube di menit ke 15.32 yang diunggah oleh AWK.

BACA JUGA: 13 Manfaat Bawang Putih Tunggal untuk Kesehatan

“Bukti rekaman video dari youtube serta bukti surat sudah saya lampirkan pada laporan ke BK DPD RI dan semoga pihak-pihak terkait termasuk pihak teradu AWK segera dipanggil,” ucapnya.

Ia menambahkan, bahwa ada ketentuan yang dilanggar pada Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 khususnya paragraf 2, kewajiban anggota, Pasal 13 huruf g yang menyatakan anggota berkewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.

Adi Susanto yang juga sering mengadvokasi Pekerja Migran Indonesia ini menegaskan bahwa tindakan AWK adalah melampaui dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seorang anggota DPD sesuai dengan yang diatur di UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tindakan AWK yang ingin menyelesaikan kasus adat tersebut diatas juga tidak menghormati keberadaan suatu lembaga Adat yang bernama Kerta Desa yang sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Perda 4 tahun 2019 yang menyatakan Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat atau wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.

BACA JUGA: Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Guru Honorer

Tindakan AWK juga diduga memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia khususnya Pasal 15 huruf a dan b. AWK juga diduga melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah.

Untuk tindakan selanjutnya, pihaknya menyatakan akan menyerahkan untuk menuntaskan semua laporannya ke BK DPD. “Semoga apa yang saya laporkan mendapat keadilan.” Tutup Adi. Sementara berkas pengaduan yang ia serahkan di Jakarta, di terima oleh Dr. Sola Gratia Ndraha, ST., M.Si.(up/tm)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here