DPR Minta Pemerintah Pastikan Setiap Perusahaan Membayar THR

0
2178
DPR Minta Pemerintah Pastikan Setiap Perusahaan Membayar THR
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay.
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan kalau pemerintah harus terus memantau dan memastikan perusahan tidak melakukan penyelewengan pembagian THR.

Saleh juga menyebut Kebijakan keringanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang direstui pemerintah tak boleh disepelekan oleh perusahaan yang mempekerjakan para pegawainya.

BACA JUGA: BPK Awasi Pergeseran Alokasi Dana untuk Penanganan Covid-19

“Di rapat bersama, Menaker menyebutkan pemberian THR adalah wajib, tidak ada pengecualian. Persoalan pandemik Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayar THR,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Teropongmetro.com, Selasa (12/05/2020).

Dalam rapat yang berlangsung beberapa waktu lalu antara Menteri Tenaga Kerja( Menaker) dan Komisi IX DPR RI, Menaker Ida Fauziah mengakui tidak semua perusahaan berjalan stabil.

Oleh karena itu, akan dilakukan dialog antara perusahaan dan pegawai untuk mencari jalan terbaik soal pembayaran THR.

BACA JUGA: Gus Yaqut Sebut Soal Kartu Prakerja: Pemerintah Tak Ada Kemauan Kuat Menolong Rakyat

Saleh menuturkan dalam dialog dengan pegawai, disepakati mekanisme pembayaran THR secara menyicil. Langkah audit kepada keuangan perusahaan juga diinstruksikan Menaker untuk mengetahui kondisi keuangannya secara baik.

Sesuai dengan ketentuan, THR harus dibayar paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Jika tidak dibayarkan, maka akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang akan dibayarkan. Di samping itu, pemerintah juga akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai membayar THR.

“Kalau menurut semua penjelasan itu, tidak ada yang bisa menghindar dari pembayaran THR. Mungkin yang dipersoalkan adalah soal dialog bersama pekerja terkait THR. Menurut saya itu boleh saja, tetapi harus dipastikan bahwa hak-hak pekerja tidak ada yang dikurangi,” tuturnya.

BACA JUGA: THR Dibayar Jumat, Butuh Anggaran Rp 29,38 Triliun

Politisi PAN tersebut meminta perusahaan tidak boleh lari dari tanggung jawab meskipun adanya keringanan dari Kemenaker dalam hal pembayaran THR.

“Di luar masa pandemik ini, perusahaan kan banyak juga yang untung. Nah, di masa sulit seperti sekarang ini sudah sepatutnya hak-hak para pekerja ditunaikan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab,” tutupnya.(ra/tm)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here