DPR Minta BPK Audit Investigasi Duit Penanganan Covid-19

1914
1662
DPR Minta BPK Audit Investigasi Duit Covid-19
Gedung BPK RI.
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – DPR menilai penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun punya potensi penyimpangan yang besar. Melalui Tim Pengawas (Timwas) Bencana Covid-19, mereka mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi.

Permintaan audit itu disampaikan dalam rapat kerja virtual Timwas DPR bersama BPK kemarin (29/5). Pertemuan online tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Koordinator Timwas Covid-19 DPR Muhaimin Iskandar. Pertemuan itu juga diikuti Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan sejumlah anggota BPK.

BACA JUGA: Gugus Tugas Restui 102 Kabupaten dan Kota Buka Aktivitas Penduduk

”Kita dorong BPK untuk melakukan audit investigasi anggaran penanganan Covid-19,” tegas anggota Timwas DPR Hamka Baco Kady.

Hamka menyampaikan, anggaran Rp 405,1 triliun itu sangat besar. Dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi moral hazard. Selain pengawasan oleh DPR, BPK harus melakukan audit untuk memastikan tidak ada kerugian negara dalam penggunaannya.

Permintaan serupa disampaikan anggota timwas lainnya, Nanang Samodra. Menurut dia, Perppu 1/2020 yang telah disahkan menjadi undang-undang tidak boleh menghalangi BPK untuk melakukan pemeriksaan atas potensi kerugian negara. Justru dengan kewenangan pemerintah yang tak terkontrol, potensi penyalahgunaan menjadi semakin besar.

”Bagaimana memastikan dana ini tepat sasaran. BPK harus melakukan audit,” imbuh Nanang.

BACA JUGA: Keteladanan Buya Syafi’i, Sosok Negarawan yang Langka

Merespons permintaan DPR, Ketua BPK Agung Firman Sampurna berjanji melakukan investigasi dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. ”BPK akan tetap melakukan penghitungan kerugian negara,” tuturnya.

Agung mengaku tidak melihat Perppu 1/2020 bisa melemahkan wewenang konstitusional BPK dalam melakukan pemeriksaan. Sejauh ini, lembaga auditor negara itu sedang melakukan kajian untuk identifikasi risiko penyimpangan.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Ingatkan RS Untuk Siap-Siap Klaim Penanganan Virus Corona

Agung juga menepis anggapan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kebal hukum dalam mengelola anggaran. Menurut dia, jika terjadi perbuatan melawan hukum, mereka tetap bisa ditindak. Misalnya, merekayasa harga barang, mark up harga, atau belanja barang fiktif.

”Kami cukup mampu melakukan hal itu. Jangan khawatir. Kami akan deteksi potensi kecurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran,” tegas Agung.(ra/tm)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Comments are closed.