Lanjutkan Tahapan, KPU Kebut Regulasi Pilkada 2020

1914
2226
Lanjutkan Tahapan, KPU Kebut Regulasi Pilkada 2020
Ilustrasi
Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA (TEROPONGMETRO) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah akan dilanjutkan dengan jadwal pencoblosan baru 9 Desember 2020 dan memulai tahapan pelaksanaan mulai 15 Juni. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah menggodok satu lagi Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan pilkada di masa bencana nonalam yang mengadopsi protokol kesehatan.

BACA JUGA: Din Syamsuddin: Pancasila untuk Dilakukan, Bukan Diklaim Sepihak!

“Kami tengah merampungkan PKPU tersebut melalui FGD (focus group discussion) kemudian dimatangkan lewat uji publik yang rencananya pekan depan,” kata Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada awak media, Senin (1/5/2020).

PKPU tersebut akan mengadopsi protokol kesehatan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan berikut masukan dari Gugus Tugas Penanggulangan covid-19. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan pilkada tetap menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus.

BACA JUGA: PAN Kritik Draft RUU Pemilu tentang Syarat Pengajuan Calon Kepala Daerah

Ketentuan tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh jajaran KPU selaku pelaksana regulasi setelah disahkan oleh DPR dan diundangkan. Penyamaan persepsi sangat penting supaya dalam implementasinya tidak ada kesalahpahaman.

Pada kesempatan berbeda Komisioner KPU Viryan Aziz menambahkan, Pilkada 2020 menekankan protokol pencegahan covid-19 pada setiap tahapan. Salah satu target penyelenggaraan pemilihan serentak saat ini ialah tidak ada pemilih, petugas, dan peserta yang terpapar covid-19 atau wafat.

BACA JUGA: Pasien Positif Covid-19 di Kota Denpasar Bertambah 3 Orang

“Saat ini KPU sedang intensif koordinasi dengan Gugas dan Kemenkes merumuskan protokol covid-19 pada setiap tahapan. Penyesuaian memerhatikan tiga hal, yaitu aspek regulasi, aspek teknis dan aspek sosialisasi atau edukasi,” katanya.

Aspek regulasi menyangkut batasan penyesuaian yang tidak melampaui atau mengubah ketentuan UU Pemilihan. Sementara itu PKPU tentang tahapan, program dan jadwal sudah masuk tahap harmonisasi dengan Kemenkumham. Ikut hadir dan memberi pandangan dari Bawaslu RI, BNPB, Kemendagri, Kemenpolhukam.(akh)


Bagikan Berita Ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Comments are closed.