TEROPONGMETRO – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan. Menurut Netty hal ini penting dilakukan karena Indonesia masih berada dalam zona bahaya COVID-19.
“Saat ini jumlah kasus per Jum’at, 26 Februari 2021 sudah mencapai 1.322.866 kasus positif, dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Bisa jadi prediksi Kemenkes bahwa kasus COVID-19 pada akhir 2021 mencapai 1,7 juta akan terlampaui,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/2/2020).
BACA JUGA:Â Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah Hadiah Muhammadiyah untuk Bangsa Indonesia
“Dengan kondisi ini, tidak pantas jika gelaran kegiatan menimbulkan kerumunan, apalagi jika dilakukan oleh pejabat publik,” sindir Netty.
Melawan pandemi COVID-19, kata Netty harus dengan menghimpun segenap daya, upaya dan energi bangsa Indonesia.
“Pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, influencer dari berbagai kalangan harus menjadi penggerak dan teladan di masyarakat dalam melawan pandemi. Rakyat harus dihimpun dan digerakkan dengan leadership dan keteladanan. Jika pejabat pemerintah tidak menunjukkan keteladanan, maka jangan salahkan rakyat jika tidak taat prokes dan bersikap masa bodoh,” tandasnya.
Ketua DPP PKS ini meminta agar pejabat pemerintah dapat memastikan langkah antisipatif setiap kali membuat kegiatan agar tidak memicu terjadinya spontanitas kerumunan rakyat.
“Jika kegiatannya membagi-bagi atau melempar barang, tentu saja rakyat yang memang sedang kesulitan ekonomi akan berebut untuk mendapatkannya. Sebaiknya dipikirkan bentuk kegiatan lain yang lebih humanis, kreatif dan mendidik, sehingga prokes terjaga, rakyat pun aman,” sindirnya.
BACA JUGA:Â Ketum JMSI Teguh Santosa Beber Masa Depan Media Siber
Netty mengingatkan bahwa meskipun Indonesia sedang menjalankan proses vaksinasi bukan berarti sudah bebas COVID-19.
“Sampai saat ini kasus COVID-19 masih belum terkendali, artinya walaupun kita sedang melakukan vaksinasi bukan lantas mengurangi upaya penanganan dan prokesnya. Mereka yang divaksin juga tidak lantas langsung kebal,” jelasnya.
Bahkan, jangan sampai proses vaksinasi justru menjadi tempat terjadinya kerumunan seperti yang terjadi di pasar Tanah Abang dan lainnya.
“Selain itu, penerapan aturan seperti larangan berkerumun harusnya berlaku bagi siapa saja, rakyat biasa maupun pejabat pemerintah. Begitu juga dengan sanksi yang mengikutinya jika terbukti melanggar. Aparat penegak hukum tidak usah tebang pilih dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
BACA JUGA:Â Masuk Nominasi Terbaik Kedua, YLBH Bhakti Keadilan Terima Penghargaan dari Menkumham
Terakhir Netty mengingatkan agar semua pihak tidak menganggap remeh pandemi COVID-19. Netty menekankan, kebijakan 3T harus ditingkatkan lebih masif lagi, gerakan 3M harus semakin ketat.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemanan dan kesehatan rakyat. Oleh karena itu, berikanlah contoh yang baik agar bisa menjadi teladan di tengah masyarakat dan bukan sekedar jargon saja,” tandasnya. (akh)
